Manado — Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, menegaskan pentingnya penerbitan obligasi daerah sebagai langkah realistis untuk menjawab tantangan keterbatasan anggaran pembangunan. Hal itu disampaikan dalam sarasehan bertema “Obligasi Daerah sebagai Alternatif Pembiayaan dari Instrumen Investasi Publik” yang digelar Pemprov Sulut bekerja sama dengan MPR RI di Aula C.J. Rantung, Rabu (19/11).
Gubernur Yulius menyebut beban fiskal pemerintah daerah tidak bisa lagi sepenuhnya disandarkan pada sumber pendanaan konvensional. Skema obligasi daerah dinilai menjadi solusi yang memungkinkan masyarakat turut berpartisipasi langsung dalam pembangunan melalui instrumen investasi yang aman dan terukur.
“Partisipasi publik dalam bentuk investasi ini bukan hanya membantu pemerintah, tetapi juga membuka peluang bagi warga untuk memperoleh manfaat ekonomi dari proyek pembangunan,” ujarnya.
Ia menilai, dengan mekanisme yang transparan dan akuntabel, penerbitan obligasi daerah akan mampu mempercepat realisasi proyek strategis, khususnya pembangunan infrastruktur prioritas yang selama ini terhambat keterbatasan anggaran. Kepercayaan publik, kata Gubernur, akan menjadi faktor penting untuk mendukung keberhasilan skema ini.
Lebih jauh, Gubernur Yulius menekankan bahwa Sulawesi Utara membutuhkan model pembiayaan yang lebih inovatif seiring pesatnya perkembangan sektor pariwisata dan peningkatan konektivitas antarwilayah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mulai membuka diri terhadap instrumen finansial modern.
“Kalau kita ingin bergerak lebih cepat, kita harus berani memakai perangkat pembiayaan progresif. Yang terpenting tetap menjaga akuntabilitas dan memberi dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Dalam sarasehan tersebut hadir sejumlah tokoh, antara lain Eddy Manindo, Akbar Faizal, Melchias Marcus, Prof. Dr. Ir. Oktovian Berty Alexander Sompie, M.Eng, IPU, ASEAN ENG, serta jajaran Pemerintah Provinsi Sulut. Pemprov memastikan siap menjadi salah satu daerah yang paling siap mengadopsi penerbitan obligasi daerah demi percepatan pembangunan.(asko)
