JEJAKFAKTA ID, JAKARTA – Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Komaling melakukan pertemuan strategis dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI beserta jajaran pejabat eselon I Kementerian KKP, Senin (3/11/2025).
Pertemuan ini membahas arah kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di wilayah Sulawesi Utara.
Dalam pemaparannya, Gubernur Yulius menekankan bahwa 73 persen wilayah Sulut merupakan laut, sehingga memiliki potensi besar dalam ekonomi kelautan dan perikanan. Namun, ia mengungkapkan bahwa kontribusi sektor tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih tergolong rendah, yakni hanya sekitar Rp600 juta lebih per tahun.
“Kita memiliki potensi luar biasa di sektor kelautan, tetapi manfaat ekonominya belum optimal. Masih ada kesenjangan antara potensi yang besar dengan hasil yang dirasakan masyarakat,” ujar Yulius.
Ia kemudian meminta dukungan penuh dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk memperkuat sektor kelautan di wilayah kepulauan Sulawesi Utara. Gubernur menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan kecil, serta dukungan dalam bentuk program pembangunan, sarana pelabuhan, infrastruktur, dan peningkatan kapasitas SDM kelautan.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan RI menyambut baik pemaparan Gubernur Yulius dan menyatakan kesiapan KKP untuk mendukung penuh pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Sulut. Ia menyebut, pemerintah pusat akan menyiapkan program khusus untuk Sulawesi Utara, termasuk dukungan teknis, penguatan ekonomi pesisir, dan fasilitasi pengembangan ekspor hasil laut.
Pertemuan ini juga menghasilkan komitmen untuk memperkuat kolaborasi antara Pemprov Sulut dan Kementerian KKP dengan fokus pada beberapa agenda strategis, antara lain:
• Pengembangan industri pengolahan hasil laut.
• Peningkatan ekspor perikanan.
• Pembangunan sentra perikanan terpadu di wilayah kepulauan.
• Implementasi program nelayan modern dan berkelanjutan.
Gubernur Yulius menegaskan bahwa Sulut siap menjadi poros biru di kawasan timur Indonesia, dengan dukungan kebijakan dan program dari pemerintah pusat.
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berkomitmen mendukung kebijakan nasional di bidang kelautan. Kami ingin menjadikan laut bukan hanya sumber daya alam, tetapi sumber kesejahteraan bagi rakyat,” tegasnya*
