MANADO, Jejakfakta.id – Rapat Paripurna DPRD Sulawesi Utara pada Rabu (26/11/2025) menjadi momentum penting bagi arah pembangunan daerah. Dalam rapat tersebut, Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE menegaskan bahwa penetapan APBD 2026 dan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) merupakan pijakan strategis untuk memastikan pemerintahan berjalan efektif dan responsif sepanjang tahun mendatang.
Dua agenda besar yang dibahas adalah pengesahan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 dan penetapan Propemperda 2026. Gubernur menyebut keduanya sebagai kerangka kerja yang akan menentukan jalannya pembangunan, pelayanan publik, dan penguatan tata kelola pemerintahan.
“Penetapan APBD 2026 dan Propemperda bukan sekadar agenda rutin, tetapi kerangka kerja penting untuk memastikan pemerintahan berjalan efektif, responsif, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Gubernur Yulius.
APBD Sulut 2026 resmi disepakati dengan total pendapatan daerah sebesar Rp3,18 triliun, belanja daerah Rp3,01 triliun, serta penerimaan pembiayaan Rp50 miliar. Meski kondisi fiskal masih terbatas, Gubernur tetap optimistis komposisi anggaran tersebut mampu mendorong pembangunan yang sejalan dengan fokus RKPD 2026, yakni peningkatan SDM, penguatan agrobisnis, dan pengembangan sektor pariwisata.
“Meski fiskal kita masih terbatas, saya optimistis APBD 2026 mampu mendorong pembangunan sesuai fokus RKPD, mulai dari peningkatan kualitas SDM, penguatan agrobisnis, hingga pengembangan sektor pariwisata,” tegasnya.
Selain APBD, Propemperda 2026 juga disahkan sebagai pedoman penyusunan regulasi daerah sepanjang tahun berjalan. Gubernur berharap seluruh produk hukum daerah nantinya adaptif dan mampu memberikan solusi terhadap dinamika pembangunan.
“Saya berharap regulasi yang disusun melalui Propemperda 2026 dapat adaptif, solutif, dan benar-benar menjawab tantangan pembangunan di Sulawesi Utara,” kata Gubernur Yulius.
Rapat paripurna ditutup dengan apresiasi Gubernur kepada DPRD Sulut atas sinergi dan komitmen dalam proses pembahasan, yang disebutnya sebagai wujud kolaborasi pemerintah daerah dalam membangun Sulawesi Utara yang lebih maju.(**)
