DaerahSulut

Pimpin Rakor MBG, Gubernur YSK : Ini Tentang Masa Depan Generasi Kita

106
×

Pimpin Rakor MBG, Gubernur YSK : Ini Tentang Masa Depan Generasi Kita

Sebarkan artikel ini
Gubernur YSK Pimpin Rakor MBG, Soroti Kabupaten Kota Lalai Masukan Penerima Manfaat

JEJAKFAKTA.ID, Manado – Bertempat di Ruang Rapat Lantai 6 Kantor Gubernur, Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Yulius Selvanus SE memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan MBG bersama Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN), Letjen TNI (Purn) Dadang Hendrayudha, Selasa 28/10/2025.

Dalam sambutannya Gubernur Yulius Selvanus mengatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis adalah program Nasional yang merupakan Visi dan Misi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan memperbaiki status gizi masyarakat, terutama bagi pelajar dan anak-anak di usia sekolah.

Program MBG saat ini sudah diberlakukan di hampir seluruh wilayah Indonesia dan salah satunya Sulawesi Utara. Respon Pemprov Sulut saat ini yakni melakukan edukasi dan mengimplementasikan Program ini keseluruh wilayah Sulut mulai dari Pemerintah desa hingga ke Kabupaten/Kota, ” Ujar Gubernur YSK.

Program MBG adalah langkah konkrit Pemerintah pusat sebagai investasi jangka panjang untuk membentuk generasi yang sehat dan produktif. Karena itu saya menghimbau program MBG harus di dukung semua pihak agar dapat berjalan efektif, ” Ucapnya

Gubernur YSK juga menyoroti masih adanya sejumlah Kabupaten Kota yang belum rampung administrasi terkait jumlah penerima manfaat MBG.

“Saya kira dukungan dan intervensi dari BGN (Badan Gizi Nasional ) perlu di maksimalkan demi suksesnya pelaksanaan Program MBG ini,” Tandasnya.

Langkah cepat pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam melaksanakan Program MBG di apresiasi Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Letjen TNI (Purn) Dadang Hendrayudha.

Dikatakannya, BGN siap mendukung penuh pemerintah daerah Sulawesi Utara dalam memastikan standar pelaksanaan dan pengawasan program MBG berjalan sesuai pedoman nasional, ” Imbuhnya.

Sejumlah rekomendasi dihasilkan dalam Rakor ini antara lain penguatan koordinasi lintas sektor, percepatan validasi data penerima manfaat, serta optimalisasi peran pemerintah daerah dalam pemantauan pelaksanaan di lapangan.

Rakor tersebut dihadiri Wakil Gubernur Sulut, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), bupati dan wali kota se-Sulawesi Utara, serta pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemprov Sulut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *